Menurut Ahli Pidana UI Ternyata Tidak Ada Tindak Pidana dari Kicauan Haris Soal Freddy


Sejumlah aparat BNN, Polri, serta TNI kini tengah kompak melaporkan Haris Azhar atas keterkaitannya dengan pengakuan Freddy Budiman selaku gembong narkoba kelas kakap. Ernyata kicauan Haris Azhar di media sosial itu tidak ada unsur tindak pidana.

Penyataan yang dipublish Haris mengatakan bahwa ia menerima secara langsung pengakuan dari gembong narkoba kelas kakap itu. Diceritakan pada Haris bahwa saat melakukan aksinya Freddy dibantu oleh pejabat BNN dan Polri, bahkan Freddy mengaku bahwa ia juga menyetorkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Jenderal TNI dengan pangkat bintang dua pun menjadi pengawal Freddy ketika ia sedang membawa narkoba.

BNN, Polri dan TNI merupakan 3 institusi yang disebukan oleh Haris Azhar, akan tetapi dia tetap tidak menyebutkan secara spesifik pejabat yang terkait langsungnya. Karena kicauannya di media sosial kini Haris Azhar tengah dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik serta tuduhan melanggar UU ITE.

Salah satu Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia yakni Ganjar Laksmana Bondan mengatakan bahwa sebenarnya pernyataan yang dilontarkan Haris Azhar lewat sosial media tidak terdapat peristiwa hukum. Pernyataannya ini Ganjar ungkapkan dengan tegas.

Memang jika suatu pernyataan di sosial media menyebutkan beberapa pihak tertentu serta pihak tersebut merasa dirugikan maka dapat menuntut dengan tuduhan melanggar UU ITE. Akan tetapi, jika ingin menuntut dengan tunduhan pencemaran nama baik maka para penuntut harus mengkaji lagi KUHP.

"Postingan Haris Azhar mengenai pengakuan Freddy yang entah benar atau tidak isi postingan tersebut, perlu diketahui tidak ada peristiwa pidananya disana. Tidak ada pernyataan yang sifatnya penghinaan ataupun pencemaran nama baik", ungkap Ganjar Laksmana Bonda selaku Pakar Hukum Pidana UI.

Jelas Ganjar, bahwa jika menggunakan pencemaran nama baik maka harus ada penyebutan nama orang tertentu. Tidak bisa hanya dengan menyebutkan istitusinya saja. Dalam sebuah hukum pidana maka subjeknya tentu saja harus manusia. Dalam suatu peristiwa pidana diharuskan ada subjek orang dengan makna korban yang merasa tengah dirugikan. Atas dasar itulah suatu institusi tidak dapat mengajukan gugatan pada Haris Azhar mengenai pencemaran nama baik.

Jika korban tersebut adalah manusia selaku subjek hukum, maka itu dapat diajukan tuntutan atas pencemaran nama baik. Institusi atau lembaga tetap tidak dapat mengajukan gugatannya. Diakui Ganjar bahwa dalam postingan Haris Azhar tidak ada yang sifatnya menyeranh nama baik seseorang.
Berdasarkan berbagai keterangan yang diungkap Haris Azhar ada beberapa pintu yang dapat mulai ditelaah dan diungkap kembali, sekalipun Freddy sudah mati. Kini hanya tinggal bagaimana aksi pemeritahan untuk menyelesaikan berita yang sudah tersebar luas ini.

Pelaporan yang dilakukan Polri terhadap Haris Azhar bertujuan agar adanya bukti dengan berkekuatan hukum dan agar menghindari berbagai polemik antara opini masyarakat dan media.

Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar mengungkapkan bahwa ia bersama rekan-rekannua merasa telah dicemarkan nama baiknya, seolah-olah para pejabab Polri telah menerima suap dalam jumlah yang banyak. Kamis(4/8)
Share on Google Plus

About Pesan Dunia

0 komentar:

Post a Comment